BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Belakangan
ini mulai banyak yang salah kaprah dengan isu negatif dan arti dari kata
liberalisme, komunisme dan sosialisme. Belum banyak orang yang mengetahui
tentang liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Sebagai warga negara yang
cerdas kita haruslah mengetahui ideologi ini. Agar bisa melangkah ke arah yang
lebih baik. Dalam makalah ini penulis mencoba menyampaikan atau menjelaskan
point-point dari ketiga idiologi tersebut.
B.
RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang diatas dapat
diambil rumusan masalahnya yaitu :
1. Bagaimanakah paham Liberalisme
itu?
2. Bagaimanakah paham Komunisme itu?
3. Bagaimanakah paham Sosialisme
itu?
C. TUJUAN
Dari rumusan masalah di atas
dapat diambil tujuannya adalah untuk mengetahui ruang lingkup dari paham Liberalisme,
Komunisme, dan Sosialisme.
 |
BAB II
PEMBAHASAN
A.
LIBERALISME
1.
Sejarah Singkat Lahirnya Paham Liberalisme
Pemikiran
liberal mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat
yang Kristen. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan
di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero
bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74).
Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama
Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan,"Berikanlah kepada
Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang
menjadi milik Tuhan." (Matius, 22:21).
Namun
kondisi tersebut berubah pada tahun 313, ketika Kaisar Konstantin (w. 337)
mengeluarkan dekrit Edict of Milan untuk melindungi agama Nasrani. Selanjutnya
pada tahun 392 keluar Edict of Theodosius yang menjadikan agama Nasrani sebagai
agama negara (state-religion) bagi Imperium Romawi. (Husaini, 2005:31). Pada
tahun 476 Kerajaan Romawi Barat runtuh dan dimulailah Abad Pertengahan
(Medieval Ages) atau Abad Kegelapan (Dark Ages). Sejak itu Gereja Kristen mulai
menjadi institusi dominan. Dengan disusunnya sistem kepausan (papacy power)
oleh Gregory I (540-609 M), Paus pun dijadikan sumber kekuasaan agama dan
kekuasaan dunia dengan otoritas mutlak tanpa batas dalam seluruh sendi
kehidupan, khususnya aspek politik, sosial, dan pemikiran. (Idris, 1991:75-80;
Ulwan, 1996:73).
Abad
Pertengahan itu ternyata penuh dengan penyimpangan dan penindasan oleh
kolaborasi Gereja dan raja/kaisar, seperti kemandegan ilmu pengetahuan dan
merajalelanya surat pengampunan dosa. Maka Abad Pertengahan pun meredup dengan
adanya upaya koreksi atas Gereja yang disebut gerakan Reformasi Gereja
(1294-1517), dengan tokohnya semisal Marthin Luther (w. 1546), Zwingly (w.
1531), dan John Calvin (w. 1564). Gerakan ini disertai dengan munculnya para
pemikir Renaissans pada abad XVI seperti Machiaveli (w. 1528) dan Michael
Montaigne (w. 1592), yang menentang dominasi Gereja, menghendaki
disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan.
Selanjutnya pada era Pencerahan
(Enlightenment) abad XVII-XVIII, seruan untuk memisahkan agama dari kehidupan
semakin mengkristal dengan tokohnya Montesquieu (w. 1755), Voltaire (w. 1778),
dan Rousseau (1778). Puncak penentangan terhadap Gereja ini adalah Revolusi
Perancis tahun 1789 yang secara total akhirnya memisahkan Gereja dari
masyarakat, negara, dan politik. (Qashash, 1995:30-31). Sejak itulah lahir
sekularisme-liberalisme yang menjadi dasar bagi seluruh konsep ideologi dan
peradaban Barat.[1]
2.
Pengertian
Liberalisme
Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan
individu dalam segala bidang. Menurut paham ini titik pusat dalam hidup ini
adalah individu. Karena ada individu maka masyarakat dapat tersusun dan karena
individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat atau negara
harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan kemerdekaan individu. Setiap
individu harus memiliki kebebasankemerdekaan,seperti dalam bidang politik,
ekonomi, dan agama.[2]
Liberalisme
berasal dari kata liber yang memiliki arti bebas dan bukan budak atau suatu
keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Secara umum, liberalisme
mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan atas dasar kebebasan
berpikir bagi para individu agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya itu
sebebas mungkin.
Inti
pokok liberalisme adalah terjaminnya kemerdekaan individu mengingat masyarakat
dibentuk dari individu-individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan,
khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan
dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama
mendasarkan kebebasan mayoritas.[3]
3.
Ciri Politik Liberal
Berdasarkan pengertian liberalisme
di atas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa negara yang menganut politik
liberalisme memiliki ciri-ciri:
1. Menjamin kemerdekaan dan kebebasan berekspresi setiap
individu.
2. Persaingan ekonomi dijalankan oleh golongan swasta.
3. Setiap orang berhak menganut maupun tidak menganut agama.
4. Kekuasaan politik berdasarkan suara dominan.
5. Negara tidak mencampuri urusan pribadi warga negaranya.
6. Solidaritas sosial tidak berkembang karena tumbuhnya
persaingan bebas.[4]
4.
Pokok-pokok Liberalisme
Ada tiga hal yang mendasar dari
Ideolog Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik. Dibawah ini,
adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:
1. Kesempatan yang sama
1. Kesempatan yang sama
Bahwa manusia mempunyai kesempatan
yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan
kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam
menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada
kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan
kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
2. Adanya pengakuan terhadap persamaan manusia
Setiap orang mempunyai hak yang sama
untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah
yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan
kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan –
dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.
3. Pemerintah harus mendapat
persetujuan dari yang diperintah
Pemerintah tidak boleh bertindak
menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.
4. Berjalannya hukum
Fungsi Negara adalah untuk membela
dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi
dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk
melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada
patokan terhadap hukum tertinggi, persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.
5. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu
5. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu
6. Negara hanyalah alat
Negara itu sebagai suatu mekanisme
yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri.
Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya
dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu
langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami
kegagalan.
7. Dalam liberalisme tidak dapat
menerima ajaran dogmatisme
Hal ini disebabkan karena pandangan
filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan
itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu selalu
berubah bergantung masa.[5]
5.
Praktik Liberalisme
1)
Bidang Politik
Terbentuknya suatu
negara merupakan kehendak dari individuindividu. OLeh karena itu, yang berhak
mengatur dan menentukan segala-galanya adalah individu-individu tersebut.
Dengan kata lain, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara berada di
tangan rakyat (demokrasi). Agar supaya kebebasan, kemerdekaan individu tetap dijamin
dan dihormati sehingga harus dibentuk undang-undang, hukum, parlemen, dan
sebagainya. Dengan demikian, yang dikehendaki oleh golongan liberal adalah
demokrasi liberal. Hal ini seperti yang berlaku di negara-negara Eropa Barat
dan Amerika Serikat. Bagi Indonesia, demokrasi liberal tidak cocok dan tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketika paham ini diterapkan di Indonesia
( 1950–1959) yakni masa berlakunya UUD Sementara 1950, negara kita selalu
diliputi kekalutan karena menimbulkan instabilitas di segala bidang, baik
politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan.
2)
Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi,
golongan liberal menghendaki adanya sistem ekonomi bebas. Tiap-tiap individu
harus memiliki kebebasan berusaha, memilih mata pencaharian yang disukai,
mengumpulkan harta benda , dan lain-lain. Pemerintah tidak boleh ikut campur
tangan karena masalah itu masalah individu. Semboyan kaum liberal ialah laisser
faire, laisser passer, le monde va de luimeme, artinya produksi bebas,
perdagangan bebas, dunia akan
berjalan sendiri.
berjalan sendiri.
3)
Bidang Agama
Liberalisme menganggap
masalah agama merupakan masalah pribadi, masalah individu. Tiap-tiap individu
harus memiliki kebebasan kemerdekaan beragama dan menolak campur tangan
negara/pemerintah. Dengan demikian, dalam bidang agama, golongan liberal menghendaki
kebebasan memilih agama yang disukainya dan bebas menjalankan ibadah menurut
agama yang dianutnya.[6]
6. Sejarah Masuknya Liberalisme Di Indonesia
Sekularisme sebagai akar liberalisme
masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh
pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekular telah termaktub dalam
Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa
pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu
agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27).
Prinsip sekular dapat ditelusuri
pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk
melakukan Islam Politiek, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani
masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi
politik. Inti Islam Politiek adalah : (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah
hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah
Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan
adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang
politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan
membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12).
Politik Etis yang dijalankan
penjajah Belanda di awal abad XX semakin menancapkan liberalisme di Indonesia.
Salah satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri
jajahan dengan penjajahnya dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang
Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck Hurgronje, menjadi cara
manjur dalam proses unifikasi agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai
kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan
agama. (Noer, 1991:183).
Proklamasi kemerdekaan Indonesia
tahun 1945 seharusnya menjadi momentum untuk menghapus penjajahan secara total,
termasuk mencabut pemikiran sekular-liberal yang ditanamkan penjajah. Tapi
sayang sekali ini tidak terjadi. Revolusi kemerdekaan Indonesia hanyalah
mengganti rejim penguasa, bukan mengganti sistem atau ideologi penjajah.
Pemerintahan memang berganti, tapi ideologi tetap sekular. Revolusi ini tak
ubahnya seperti Revolusi Amerika tahun 1776, ketika Amerika memproklamirkan
kemerdekaannya dari kolonialisasi Inggris. Amerika yang semula dijajah lantas
merdeka secara politik dari Inggris, meski sesungguhnya Amerika dan Inggris sama-sama
sekular.
Ketersesatan sejarah Indonesia itu
terjadi karena saat menjelang proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI),
kelompok sekular dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan M. Yamin
telah memenangkan kompetisi politik melawan kelompok Islam dengan tokohnya
Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan Abikoesno
Tjokrosoejoso. (Anshari, 1997:42). Jadilah Indonesia sebagai negara sekular.
Karena sudah sekular, dapat
dimengerti mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial untuk
dapat tumbuh subur di Indonesia, baik liberalisme di bidang politik, ekonomi,
atau pun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk
sistem kapitalisme (economic liberalism), yaitu sebuah organisasi ekonomi yang
bercirikan adanya kepemilikan pribadi (private ownership), perekonomian pasar
(market economy), persaingan (competition), dan motif mencari untung (profit).
(Ebenstein & Fogelman, 1994:148). Dalam bidang politik, liberalisme ini
nampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari
negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan
individu. (Audi, 2002:47). Dalam bidang agama, liberalisme mewujud dalam
modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus
ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat. (Said, 1995:101).[7]
7. Kelemahan
dan Kelebihan Ideologi Liberalisme
Kelemahan ideologi liberalisme:
1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan
bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan. Sedangkan
golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan.
2.
Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang
kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
3.
Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat.
4.
Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh
individu yang sering terjadi
5.
Karena penyelenggaran pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk
mengadakan dan memberikan kontrol. Sehingga pers sebagai media komunikasi dan
media masa sangat efektif menciptakan image dimasyarakat sesuai misi
kepentingan mereka.
Kelebihan ideologi liberalisme:
1.
Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarkat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah.
2.
Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini
mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3.
Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan
kepada masyarakat.
4. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar.
4. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar.
5.
Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas
motif mencari keuntungan.
6.
Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita-berita
ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik
tajam, baik ditujukan kepada perseorangan lembaga atau pemerintah.
7.
Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun.[8]
B. KOMUNISME
1.
Pengertian
Ideologi Komunisme
Ideologi komunis atau komunisme
merupakan perlawanan besar pertama dalam abad ke-20 terhadap sistem ekomomi
yang kapitalalis dan liberal. Komunisme adalah sebuah paham yang menekankan
kepemilikan bersama atas alat-alat priduksi (tanah, tenaga kerja, modal) yang
bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa
kelas dan semua orang sama. Komunisme ditandai dengan prinsip sama rata sama
rasa dlam bidang ekomomi dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan
dengan ideologi komunias yang berseifat doktriner. Jadi, menurut ideologi
komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara
dan bangsa (kolektivisme).
2.
Ciri-ciri
Ideologi Komunisme
a.
Ajaran komunisme adalah sifatnya
yang ateis, tidak mengimani Allah. Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada,
kalau ia berpikir Tuhan tidak ada. Akan tetapi, kalau ia berpikir Tuhan ada,
jadilah Tuhan ada. Maka, keberadaan Tuhan terserah kepada manusia.
b.
Sifatnya yang kurang menghargai manusia
sebagai individu. terbukti dari ajarannya yang tidak memperbolehkan ia
menguasai alat-alat produksi.
c.
Komunisme mengajarkan teori
perjuangan (pertentangan) kelas, misalnya proletariat melawan tuan tanah dan
kapitalis.
d.
Salah satu doktrin komunis adalah the
permanent atau continuous revolution (revolusi terus-menerus). Revolusi itu
menjalar ke seluruh dunia. Maka, komunisme sering disebut go international.
e.
Komunisme memang memprogramkan
tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang
sama. Namun, untuk menuju ke sana, ada fase diktator proletariat yang
bertugas membersihkan kelas-kelas lawan
komunisme, khususnya tuan-tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi
f.
Dalam dunia politik, komunisme menganut
sistem politik satu partai, yaitu partai komunis. Maka, ada Partai Komunis Uni
Soviet, Partai Komunis Cina, PKI, dan Partai Komunis Vietnam, yang merupakan
satu-satunya partai di negara bersangkutan. Jadi, di negara komunis tidak ada
partai oposisi. Jadi, komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM.
Ciri-ciri
ideologi komunisme lainnya:
a.
Perubahan atas sistem kapitalisme
harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pemerintah oleh diktator
proletariat sangat diperlukann pada masa transisi.
b.
Pada masa transisi, dengan bantuan
negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan
diambil alih serta selanjutnya berada di bawah kontrol negara.
c.
Negara dan hukum akan lenyap karena
tidak lagi diperlukan.
3.
Kebaikan
dari Ideologi Komunisme
Kebaikan dari ideologi komunisme
menganggap semua orang itu sama, sehingga dalam ajarannya komunisme
memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur dan masyarakat komunis tanpa
kelas dan juga mengajarkan teori perjuangan (pertentangan) kelas, misalnya
proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis.
Karena ajarannya itu, banyak rakyat
jelata yang miskin sangat tertarik untuk menganut ideologi komunisme tersebut.
Hal itu bukan disebabkan karena propaganda ajarannya saja, tetapi juga karena
tindakan-tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan material mereka. Contohnya
RRC. Rakyat Cina berjumlah lebih dari 1,1 milyar. Kita tidak pernah dengar
kelaparan dan ketelanjangan di Cina. Karena komunisme disana mampu memenuhi
janji memakmurkan rakyat, komunisme di Cina laku. Namun, supaya tetap laku,
komunisme Cina mengalami liberalisasi. Secara fisik dapat mencermati busana
pemimpin RRC sekarang, bukan jas tutup lagi seperti Mao Zedong dan Chou En Lai,
melainkan jas buka seperti Bill Clinton atau Antony Blair. Dalam bidang ajaran,
RRC juga mengadakan lilberalisasi, seperti merebaknya kebebasan beragama dan
beribadah. Jadi komunisme asli tidak ada lagi.
4.
Keburukan
dari Ideologi Komunisme
Keburukan dari ideologi komunisme
bersifat atheis (tidak mengimani Tuhan dan tidak mengangap Tuhan itu ada),
kurang menghargai manusia sebagai individu, tidak menghormati HAM, dan
lain-lain.[9]
5.
Indonesia
Dan Komunisme
Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis pula kalau
saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia.
Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan karena terjadi pelanggaran HAM super berat dan pembantaian manusia
secara sia-sia oleh tentara dan kelompok-kelompok agama terhadap orang-orang
yang dicurigai dan dituduh mempunyai hubungan dengan PKI, pada pertengahan
tahun 1960-an. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga
Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meski tidaklah benar.
Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibantai di Jawa dan
Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam
sejarah negara Indonesia.
Semenjak jatuhnya Presiden Suharto, aktivitas
kelompok-kelompok Komunis, Marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif
di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena
masih dilarang oleh pemerintah. [10]
C.
SOSIALISME
1. Sejarah Lahirnya Ideologi Sosialisme
Sosialisme (sosialism) secara
etimologi berasal dari bahasa Perancis, sosial yang berarti kemasyarakatan.
Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya
sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan
masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi,
dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau
lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata
untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut ada empat macam aliran
yang dinamakan sosialisme: (1) sosial demokrat, (2) komunisme,(3) anarkhisme,
dan (4) sinkalisme (Ali Mudhofir, 1988). Sosialisme ini muncul kira-kira pada
awal abad 19, tetapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik. Baru
sejak pertengahan abad 19 yaitu sejak terbit bukunya Marx, Manifes Komunis
(1848), sosialisme itu (seakan-akan) sebagai faktor yang sangat menentukan
jalannya sejarah umat manusia.
Sosialisme muncul sebagai faham ekonomi dan kemasyarakatan
pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 M di Eropa. Revolusi industri yang
terjadi di Inggris telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu kaum
borjuis yang menguasai sarana produksi karena penguasaan modal bertimbun di
tangan mereka. Di sebelahnya sebagian besar masyarakat kota hidup sebagai buruh
yang tenaga kerjanya diperas dan semakin miskin. Kekayaan yang dihasilkan
karena kerja keras kaum pekerja ini hanya bisa dinikmati oleh kaum borjuis
kapitalis yang jumlahnya tidak besar. Dari waktu ke waktu kesenjangan sosial
dan ekonomi semakin ketara. Ketika itulah individualisme tumbuh.
Sosialisme, seperti telah
dikemukakan, mula-mula muncul sebagai sebagai reaksi terhadap kondisi buruk
yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak dan murtad.
Kondisi buruk terutama dialami kaum pekerja atau buruh yang bekerja di
pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Sejumlah kaum
cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan
hak bagi semua lapisan, golongan dan kelas masyarakat dalam menikmati
kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan
dalam ekonomi Di antara tokoh-tokoh awal penganjur sosialisme dapat disebut
antara lain: St. Simon (1769-1873), Fourisee (1770-1837) , Robert Owen
(1771-1858) dan Louise Blane (1813-1882). Setelah itu baru muncul tokoh-tokoh
seperti Proudhon, Marx, Engels, Bakunin dan lain sebagainya.
St. Simon dipandang sebagai bapak
sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana
produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah/negara. Gagasannya merupakan benih
awal lahirnya sistem Kapitalisme Negara (state capitalism).
Fourisee, tokoh sosialis berikutnya,
adalah orang pertama di Eropa yang merasa prihatin melihat pertarungan tersembunyi
antara kaum kapitalis dan buruh. Dia mengusulkan pada pemerintah Perancis agar
membangun kompleks perumahan yang memisahkan kelompok-kelompok politik dan
ekonomi, yang dapat menampung empat hingga lima ratus kepala keluarga. Ia
menganjurkan hal ini untuk menghentikan pertarungan dan pertentangan ekonomi
antara kaum kapitalis dan buruh. Pandangan ini tidak mendapat tanggapan
positif, sedangkan ajaran St Simon banyak mendapat pengikut serta mendorong
lahirnya Marxisme di kemudian hari.
Robert Owen, seorang ahli ekonomi
yang berpandangan sama dengan Fouriee. Tetapi pandangan kurang bulat dibanding
pandangan para pendahulunya. Ia mengajarkan pentingnya perbaikan ekonomi
seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian masalah yang timbul antara kaum
kapitalis dan buruh. Caranya melalui berbagai kebijakan yang dapat
mengendalikan timbulnya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Ia sendiri
pernah menjadi manager sebuah pabrik. Pengalamannya sebagai manager sangat
mempengaruhi pemikiran ekonominya. Sekalipun demikian ide-idenya dianut banyak
orang di Inggris. Louis Blanc adalah tokoh yang revolusioner dan ikut membidani
meletusnya Revolusi Perancis. Menurutnya salah satu kewajiban negara ialah
mendirikan pabrik-pabrik yang dilengkapi dengan segala sarana dan bahan
produksi, termasuk peraturan-peraturan yang mengikat. Selanjutnya jika pabrik
itu telah berjalan dengan baik diserahkan pengurusannya kepada para buruh dan
pegawainya untuk mengatur dan mengembangkannya secara bebas. Organisasi dan
managemen pabrik seluruhnya dibebankan kepada buruh, begitu pula kewenangan
memajukan produksi, mencari pasar dan pembagian keuntungan. Sosialisme yang
dianjurkan Louis Blanc disebut sosialisme kooperatif. Menurutnya kapitalisme
akan hilang dengan sendirinya apabila gagasan-gagasannya itu diwujudkan.
Sayang, apa yang diserukannya itu kurang mendapat tanggapan khalayak. Bahkan ia
ditentang keras oleh para politisi dan ekonom. Pada tahun 1882 di Inggris
berdiri kelompok Fabian Society yang menganjurkan sosialisme berdasarkan gilde.
Tetapi pada akhir abad ke-19
sosialisme dan berbagai alirannya yang berbeda-beda, mulai mendapat penerimaan
luas di Eropa. Ini disebabkan karena mereka tidak hanya melontarkan ide-ide dan
mengembangkan wacana di kalangan intelektual dan kelas menengah, tetapi juga
terutama karena mengorganisir gerakan-gerakan bawah tanah yang radikal dan
bahkan revolusioner.
Pierre J. Proudhon (1809-1865)
adalah penganjur sosialisme generasi kedua di Perancis setelah generasi St.
Simon dan Louis Blanc. Tetapi berbeda dengan para penganjur sosialisme lain
yang cenderung menghapuskan hak-hak individual atas sarana-sarana produksi,
termasuk hak petani untuk memiliki tanah garapan, Proudhon justru bersikeras
memperjuangkan dipertahankan hak-hak individual secara terbatas, termasuk hak
petani untuk memiliki dan menggarap tanahnya, sebagai juga hak pengusaha kecil
untuk mengembangkan usahanya. Jadi ia menolak ide kolektivisme penuh dari kaum
sosialis radikal seperti Marx. Bagi Marx hak individual harus dihapus, termasuk
hak pemilikan tanah. Di samping itu kaum tani bukan golongan yang penting dalam
masyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialis sejati.
Marx berpendapat demikian karena
faham dialektika materialismenya, yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah
hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi
oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Perbedaan
pandangan antara Prodhoun dan Marx inilah yang membuat gerakan sosialis
internasional mengalami perpecahan pada akhir abad ke-19, dan sosialisme pun
pecah ke dalam berbagai aliran seperti sosialisme demokrat, komunisme ala Marx,
sosialisme anarkis ala Bakunin, Marxisme-Leninisme, sosialisme ala Kautsky ,
sosialisme Kristen, dan lain-lain.
Kecuali itu ketidakberhasilan
sosialisme memperoleh pengikut yang signifikan pada masa awal, tidak pula
berhasil melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat terutama
disebabkan karena para penganjurnya berkampanye di kalangan kaum elite dan
intelektual. Khususnya dengan cara menggugah sentimen moral mereka, padahal
mereka "khususnya kaum borjuis kapitalis" dengan semangat
individualismenya yang tinggi tidak mengacuhkan masalah-masalah moral dan
implikasi moral bagi tindakan-tindakan merejka. Rasa keadilan jauh dari pandangan
hidup mereka. Yang penting menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya dengan
"menghalalkan segala cara".[11]
2. Pengertian Sosialisme
Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara
kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.
Titik berat paham ini pada masyarakat bukan pada individu
sebagai suatu aliran pemikiran / paham tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
“liberalisme”.
Inti dari paham sosialisme adalah suatu usaha untuk mengatur
masyarakat secara kolektif. Artinya semua individu harus berusaha memperoleh
layanan yang layak demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini
berkaitan dengan hakikat manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan,
tetapi manusia juga harus saling tolong-menolong
Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan
penghapusan kemiskinan. Ciri ini merupakan salah satu faktor pendorong
berkembangnya sosialisme. Hal ini ditandai dengan penentangan terhadap
ketimpangan kelas-kelas sosial yang terjadi pada negara feodal.
Sosialisme yang kita kenal sekarang ini timbul sebagian
besar sebagai reaksi terhadap liberalisme abad ke 19.Pendukung liberalisme abad
ke 19 adalah kelas menengah yang memiliki industri,perdagangan dan pengaruh
mereka di pemerintahan besar akibatnya kaum buruh terlantar.[12]
3.
Ciri Khas Sosialisme
·
Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui
secara terbatas.
·
Mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis.
·
Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan
nasib buruh dengan luwes secara bertahap.
· Negara diperlukan selama-lamanya.[13]
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dapat disimpulkan
bahwa liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu
dalam segala bidang. Menurut paham ini titik pusat dalam hidup ini adalah
individu. Karena ada individu maka masyarakat dapat tersusun dan karena
individu pula negara dapat terbentuk. Komunisme adalah sebuah paham yang
menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat priduksi (tanah, tenaga kerja,
modal) yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat
komunis tanpa kelas dan semua orang sama Sosialisme adalah paham yang bertujuan
membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi
milik perseorangan.
 |
Daftar pustaka
https://id-id.facebook.com
http://adihadiana.blogspot.com
http://ind.anarchopedia.org
http://historiaenjoy09.blogspot.com
http://paling-terbaru.blogspot.com
azzamkasep.blogspot.com
[1] https://id-id.facebook.com
[2]
http://adihadiana.blogspot.com
[3] http://www.erepublik.com
[4] Ibid.,
[5]
Ibid.,
[6]
http://adihadiana.blogspot.com
[7]
https://id-id.facebook.com
[8]
http://www.erepublik.com
[9]
azzamkasep.blogspot.com
[10]
http://ind.anarchopedia.org
[11]
http://historiaenjoy09.blogspot.com
[12]
http://paling-terbaru.blogspot.com
[13] http://lamoiko.blogspot.com
Kurang lengkap
BalasHapus